DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK Dr. Fhitriodi, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, membuka Bali Digital Innovation Festival (BDIF) 2026 di Hotel Prime Plaza, Denpasar, Selasa (28/4/2026).
Koster menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis digital sebagai salah satu sektor unggulan baru di Pulau Dewata.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Bali atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi ekonomi Bali yang saat ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 66% perekonomian Bali masih ditopang sektor pariwisata, sehingga penguatan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan digital menjadi sangat penting.
Koster menegaskan Bali memiliki keunggulan luar biasa sebagai destinasi wisata dunia, didukung kekayaan budaya, spiritualitas, dan keindahan alam yang tidak dimiliki daerah lain. Dengan luas wilayah hanya sekitar 0,1% dari Indonesia, Bali mampu menjadi magnet global tanpa promosi besar. Tahun 2025 mencatat kunjungan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara melalui jalur udara, ditambah sekitar 150 ribu wisatawan kapal pesiar, serta 9,3 juta wisatawan domestik, sehingga total kunjungan mencapai lebih dari 16 juta orang. Kontribusi devisa pariwisata Bali mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55% dari total devisa pariwisata Indonesia.
Di sisi lain, Koster menyoroti berbagai tantangan dihadapi Bali, seperti persoalan sampah dan kemacetan. Pemerintah Provinsi Bali bersama kabupaten/kota terus menggenjot penanganan sampah berbasis sumber dari hulu hingga hilir, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik berkapasitas 1.200 ton per hari yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026. Selain itu, berbagai proyek infrastruktur juga dipercepat, seperti pembangunan jalan bypass, jembatan di Nusa Ceningan, jaringan air bersih di Karangasem, hingga shortcut Singaraja–Mengwi yang ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Koster menegaskan komitmennya untuk membangun fondasi infrastruktur merata di seluruh Bali hingga 2029, guna mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah utara, timur, dan barat Bali. Ia berharap, melalui penguatan ekosistem digital dan inovasi, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital yang kuat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Haryono, menyampaikan Baligivation sebagai salah satu festival digital terbesar di Bali merupakan inisiatif strategis yang menghadirkan kolaborasi antara pemerintah, otoritas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan transformasi digital.
Ia menyatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang pertemuan ide dan inovasi, tetapi langkah nyata dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Erwin menjelaskan penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai program, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi pasar rakyat, hingga pemberdayaan komunitas melalui inovasi seperti Banjar Pintar dan Pasar Rakyat Go Digital. Melalui Baligivation, diharapkan Bali dapat terus berkembang sebagai pulau digital yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi jati dirinya.
Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK Dr. Fhitriodi menegaskan penguatan digitalisasi ekonomi juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap potensi risiko keuangan, khususnya pada sektor KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) memiliki peran strategis sebagai fasilitator transaksi wisatawan mancanegara di Bali.
Ia menyoroti maraknya praktik money changer ilegal yang tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan distorsi pasar.
Lebih lanjut disampaikan aktivitas ilegal tersebut membuka celah terhadap tindak pidana, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Modus yang kerap ditemukan antara lain structuring untuk menghindari pelaporan, penggunaan identitas palsu, transaksi tanpa underlying yang jelas, hingga mingling atau pencampuran dana legal dan ilegal. Selain itu, praktik penyalahgunaan rekening operasional, penggunaan rekening pribadi, serta transaksi valas tanpa dasar yang jelas juga menjadi perhatian serius.
Senada dengan itu, Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menyatakan penyelenggaraan Baligivation 2026 merupakan langkah visioner dari Bank Indonesia dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali melalui penguatan digitalisasi dan sinergi lintas sektor.
Menurutnya, inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus menjadi katalisator dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.
Ia menegaskan di era saat ini, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Namun, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, potensi kerawanan dan ancaman di ruang digital juga perlu diantisipasi secara serius, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital. (fkb/pas)