YOGYAKARTA, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster sukses meraih apresiasi dan penghargaan nasional (regional Jawa-Bali) pada ajang Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).
Gubernur Koster dinilai mampu memenage kabupaten kota se-Bali sehingga berhasil meraih prestasi serupa pada kategori kabupaten/kota tingkat nasional.
Rekor penurunan angka kemiskinan dan stunting secara nasional di Bali era kepemimpinan Gubernur Koster mengantarkan Bali menerima penghargaan Terbaik Pertama pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat provinsi se-Jawa-Bali.
Penghargaan bergengsi ini diterima Gubernur Koster diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mewakili Kementerian Dalam Negeri.
Selain trofi penghargaan, Pemerintah Provinsi Bali berhak membawa pulang insentif apresiasi senilai Rp3 miliar dari Kemendagri atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang dinilai kreatif, adaptif, serta berdampak nyata hingga tingkat desa.
Sementera itu, Provinsi Jawa Barat menempati posisi terbaik kedua di bawah provinsi Bali.
Selain meraih prestasi nasional kategori tingkat provinsi, dominasi Bali terlihat karena prestasi serupa tingkat kabupaten dan kota juga diraih jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Dewata.
Kategori kabupaten, Kabupaten Badung sukses meraih predikat terbaik pertama, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua, dan Kabupaten Tabanan di tempat ketiga. Sementara itu, Kota Denpasar sukses mengamankan predikat terbaik pertama kategori tingkat kota.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Tabana Komang Sanjaya, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra hadir langsung menerima penghargaan terbaik nasional tersebut.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk keseimbangan (reward) dari Kemendagri selama ini kerap memberikan pengawasan ketat dan sanksi bagi daerah yang melanggar aturan. ”Kita berikan carrot-nya (hadiah) supaya imbang, dengan harapan timbul extreme competition dan ada semangat saling bersaing sehat,” ujar Tito Karnavian.
Tito Karnavian menjelaskan, sistem penilaian tahun ini dibagi menjadi enam regional untuk menciptakan iklim kompetisi lebih adil bagi daerah-daerah kecil keterbatasan kemampuan fiskal.
Tito Karnavian mengatakan, sebetulnya banyak kepala daerah memiliki kinerja dan prestasi yang bagus. ”ini perlu diangkat. Bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus, terlepas dari ada beberapa mungkin oknum yang bermasalah. Itu tujuan kita, sehingga ada trust (kepercayaan) dari masyarakat dan publik kepada kepala daerah,” ujarnya.
Ajang penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang berkelanjutan di daerah, sekaligus menyelaraskan target pembangunan daerah menuju visi besar Indonesia Emas. Bagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada gelombang ini, Kemendagri mencatat masih ada dua putaran evaluasi lagi pada gelombang berikutnya untuk terus memperbaiki kinerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terus menurun dan menjadi terendah secara nasional. Penurunan ini diikuti tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang kian melandai.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,42 persen terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen terendah secara nasional, dan menjadi satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.
Tingkat pengangguran juga turun signifikan menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37, disertai usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.
Capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan. Ini menunjukkan hasil pembangunan Bali tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. (fkb/pas)