BANGLI, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat implementasi digitalisasi layanan sosial melalui sosialisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Senin (22/6/26).
Sosialisasi dipimpin Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Bangli, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli. Sosialisasi tersebut diikuti ratisan Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kepling), serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut.
Murditha menegaskan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial agar data masyarakat penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik dan tepat sasaran.
Menurutnya, Portal Perlinsos merupakan inovasi dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempermudah proses pendataan dan verifikasi secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data lebih valid, transparan, dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif.
Murditha menyampaikan sosialisasi ini lanjutan dari sosialisasi Portal Perlinsos telah dilaksanakan sebelumnya. Program sosialisasi dirancang dalam tiga tahap pelaksanaan guna menjangkau seluruh agen dan petugas pendataan yang tersebar di Kabupaten Bangli. ”Melalui tiga kali pelaksanaan sosialisasi ini, kami menargetkan seluruh agen berjumlah 596 orang dapat memperoleh pemahaman yang sama terkait penggunaan Portal Perlinsos, sehingga proses registrasi dan verifikasi data masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Murditha mengungkapkan, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para kadus dan kepling terkait mekanisme penggunaan Portal Perlinsos. Dengan pemahaman tersebut, peserta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data sosial, hingga verifikasi data calon penerima bantuan sosial.
Selain menerima materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala dihadapi di lapangan terkait pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan para agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. (pas)