dENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Bali berkomitmen memperkuat keberlangsungan usaha Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Bali.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua BPD ABUJAPI Bali Putu Gede Indra, S.H., M.Pd., menakhodai Ketua BPD ABUJAPI Bali masa bakti 2026-2031 usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) III BPD ABUJAPI Bali di Haris Hotel & Residence, Jl. Sunset Road, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Musda III dibuka Kapolda Bali diwakili Dirbinmas Kombes Pol. Suwandi Prihantoro ditandai pemukulan gong. Turut hadir Kadisnaker dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan.
Putu Gede Indra mengatakan, perlindungan terhadap pengusaha BUJP harus berjalan beriringan dengan upaya mengamankan masa depan tenaga satpam. Hal tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan, kompetensi, keterampilan, kualitas pelayanan, hingga pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi). ”Ini tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan seluruh pimpinan BUJP di Bali untuk bersatu, saling mendukung dan mau belajar teknologi, khususnya teknologi di bidang security,” ujarnya.
FOTO BERSAMA – Ketua Umum BPP ABUJAPI, Komjen Pol. (Pur) Moch. Sofjan Jacoeb foto bersama Dirbinmas Kombes Pol. Suwandi Prihantoro, Ketua ABUJAPI Bali periode 2021-2026, Dewa Putu Suyasa dan Kadisnaker dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan saat Musyawarah Daerah (Musda) III BPD ABUJAPI Bali di Hotel Haris, Jl. Sunset Road, Kuta, Badung, Kamis (8/10/2026). (foto : pas)
Menurut Putu Inda, perkembangan teknologi keamanan harus menjadi perhatian serius karena Bali merupakan destinasi wisata dunia. Pengamanan tidak lagi cukup mengandalkan pola konvensional, tetapi perlu didukung teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), command center, serta sensor keamanan.
Dalam Musda III BPD ABUJAPI Bali, pihaknya juga menghadirkan perwakilan Singapore Security Association untuk berbagi pengalaman mengenai perkembangan teknologi keamanan. Kerja sama tersebut sebelumnya telah diinisiasi ABUJAPI pusat dalam Rakernas di Bandung sekitar dua bulan lalu. ”Kami sudah mengunjungi Singapura untuk melihat teknologi security di sana. Ini tidak mustahil diterapkan di Bali karena karakter Singapura dan Bali relatif memiliki kesamaan sebagai destinasi wisata,” katanya.
Selain teknologi, kemampuan investigasi privat juga dinilai menjadi salah satu pengetahuan penting yang perlu dikembangkan. Delegasi Singapura yang hadir dalam kegiatan tersebut bahkan salah satunya merupakan detektif dari kepolisian Singapura.
Di sisi lain, ABUJAPI Bali bersama Bimas Polda Bali dan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Bali akan memperkuat pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga pengamanan. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui penyegaran (refresh) kemampuan dan uji kompetensi secara berkala.
Menurut Putu Indra, kualitas satpam tidak akan terjaga tanpa dukungan peningkatan kemampuan secara berkelanjutan. ”Uji kompetensi juga harus didukung oleh user yang menggunakan satpam. Tenaga satpam yang berkualitas mustahil tercapai kalau tidak ada refresh dan uji kompetensi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan ABUJAPI Bali juga akan melakukan pengecekan terhadap legalitas dan status BUJP yang beroperasi di Bali. Saat ini tercatat sekitar 138 BUJP beroperasi di Bali, namun hanya 38 yang merupakan BUJP lokal. Sisanya merupakan perusahaan dari luar daerah yang melakukan perluasan usaha ke Bali. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BUJP lokal. Jumlah BUJP lokal saat ini telah berkurang sekitar 50 persen dibandingkan satu dekade lalu, dari sekitar 80 perusahaan menjadi hanya 38 perusahaan.
ABUJAPI Bali mendorong peningkatan standar upah tenaga satpam. Pihaknya telah melakukan audiensi dengan Gubernur Bali dan menyampaikan kondisi kebutuhan hidup layak serta persoalan upah di sektor pengamanan.
Menurutnya, upah minimum di Bali masih menghadapi tantangan karena tingginya kebutuhan hidup. Karena itu, ABUJAPI tidak bergerak sendiri, melainkan bersinergi dengan Kadin, Dewan Pengupahan dan Dinas Ketenagakerjaan.
Memperkuat sinergi tersebut, lanjut Putu Indra, ABUJAPI Bali membentuk bidang antarkelembagaan yang diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. ”Satpam sejahtera, pengusahanya juga harus sejahtera,” tegasnya.
Perlindungan terhadap tenaga kerja juga menjadi perhatian, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kewajiban tersebut telah dicantumkan dalam kontrak kerja antara BUJP dengan pengguna jasa.
Ke depan, ABUJAPI Bali bersama Bimas Polda Bali dan APSI Bali akan melakukan inspeksi lapangan secara rutin, termasuk mengunjungi BUJP untuk memastikan hak-hak tenaga pengamanan terpenuhi. Di sisi lain, keberlangsungan BUJP lokal menghadapi tekanan akibat persaingan usaha yang semakin ketat. Kondisi pascapandemi membuat sebagian pengguna jasa masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Putu Indra menegaskan persaingan antar-BUJP juga mendorong fee manajemen menjadi semakin rendah. ”Fee manajemen hancur-hancuran. Sangat turun sehingga kalau dihitung secara ekonomis dan bisnis tidak masuk. Kalau mengambil pekerjaan dengan kondisi seperti itu justru bisa merugikan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi kelebihan kapasitas tenaga pengamanan dibandingkan jumlah pengguna jasa. Banyaknya perusahaan BUJP sementara jumlah user relatif terbatas membuat persaingan semakin ketat dan berujung pada perang harga.
Mengatasi persoalan tersebut, kata Direktur PT Asta Bali ini, ABUJAPI Bali mendorong penyusunan fakta integritas antarpelaku usaha agar terdapat kesepakatan mengenai standar fee manajemen. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi penawaran di bawah standar yang pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan satpam.
Ia menerangkan, saat ini jumlah tenaga satpam yang bekerja di Bali diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang. ABUJAPI Bali menilai perlindungan terhadap keberlangsungan BUJP lokal menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan lapangan kerja dan kesejahteraan ribuan tenaga pengamanan tersebut.
Sementara itu, Ketua ABUJAPI Bali periode 2021-2026, Dewa Putu Suyasa menyoroti persoalan upah minimum dan kesulitan mendapatkan tenaga kerja di sektor jasa pengamanan. ”Upah minimum yang rendah menyebabkan minat jadi tenaga pengamanan berkurang,” jelasnya. ”Kita sepakat dengan pengurus ABUJAPI dan ACSI, kemudian menghadap Pak Koster dan Pak Gubernur Bali. Kita juga bertemu dengan Kadisnaker. Semoga pada 2027 upah minimum ada perubahan,” tambahnya.
Selain persoalan upah, kata Dewa Suyasa, ABUJAPI Bali juga mendorong sosialisasi batas minimal fee bagi BUJP. Menurutnya, fee yang terlalu rendah berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan kesejahteraan tenaga pengamanan.
Ia berharap Dinas Tenaga Kerja dapat menjembatani persoalan tersebut dengan asosiasi perusahaan, termasuk hotel dan perbankan, sehingga terdapat standar yang dapat menjadi acuan dalam penggunaan jasa pengamanan. ”Kalau fee dari BUJP kecil, di bawah 8 persen, tentu pelayanan kita tidak bagus. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada user dengan fee yang kecil? Tentunya akan dipotong sana-sini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP ABUJAPI, Komjen Pol. (Pur) Moch. Sofjan Jacoeb, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPD ABUJAPI Bali yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda III BPD ABUJAPI Bali.
Ia mengatakan, Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi merupakan forum tertinggi di tingkat daerah untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, koreksi, regenerasi, sekaligus merumuskan arah perjuangan organisasi ke depan. ”Musda III BPD ABUJAPI Bali harus menjadi momentum memperkuat fondasi organisasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan badan usaha dan sektor jasa pengamanan yang semakin profesional dan modern,” ujarnya.
Menurutnya, profesional berarti mampu menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peran sesuai kewenangan. Sementara modern berarti pelaksanaan tugas didukung ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi sesuai perkembangan zaman. Ia berharap ketua terpilih dapat menjadi agen perubahan untuk menjadikan organisasi lebih baik.
Dikatakan, Bali memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai destinasi dunia, tetapi sebagai salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, kebutuhan terhadap pengamanan yang profesional dan modern harus terus ditingkatkan. ”BUJP di Bali harus menjadi contoh bagaimana usaha pengamanan dijalankan secara profesional dan berintegritas,” tambahnya. (pas)