Wagub Bali Cok Ace Jabarkan Langkah Strategis Pemprov Bali Hadapi Perekonomian Global
FORUM Keadilan Bali – Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi kondisi perekonomian global. Salah satunya melakukan monitoring dan menganalisis situasi ekonomi global. Bahkan terus memantau perkembangan ekonomi global dan mengumpulkan informasi terkait perubahan trend, kondisi pasar, dan kebijakan ekonomi global.
Hal ini disampaikan Wagub Bali yang arab disapa Cok Ace dalam sambutannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (26/6).
Ditambahkan Wagub Cok Ace, langkah berikutnya menghadapi kondisi perekonomian global yakni mendorong diversifikasi sektor ekonomi yang berpotensi tumbuh dan berkembang dalam kondisi perekonomian global yang sulit. Menyediakan fasilitas dan regulasi mendukung investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di daerah. Selain mengarahkan perhatian dan sumber daya ke sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi bertahan atau tumbuh dalam situasi perekonomian global sulit melalui program pembangunan ekonomi local. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Disamping mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal baik alam maupun manusia, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan lokal, serta mempromosikan produk-produk lokal di pasar domestik maupun internasional, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Dia menjelaskan strategi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya melaksanakan pembangunan infrastruktur baik dari pembiayaan APBD maupun APBN (pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja, pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, waduk dan sebagainya) untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi sektor pertanian, perdagangan serta investasi.
Mendorong investasi, lanjut Wagub cok Ace, dilakukan melalui kebijakan mendukung investasi, termasuk insentif fiskal dan perizinan yang mudah serta melakukan promosi aktif untuk menarik investor. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program bantuan modal, pelatihan, akses ke pasar, dan fasilitas teknis lainnya. Pengembangan sektor unggulan, pengembangan pariwisata berkualitas dan pengembangan ekonomi kreatif. ”Gubernur Bali Wayan Koster Mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB II dilaksanakan mulai 12 Juni sampai 31 Agustus 2023,’’ katanya.
Wagub Cok Ace menuturkan dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah. Sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif mendukung program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komite IV DPD RI membidangi APBN, pajak dan pungutan lain, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, koperasi, UMKM, statistik, BUMN, investasi, dan penanaman modal.
Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI selaku tuan rumah, Made Mangku Pastika mengatakan diperlukan pengelolaan uang yang baik dan tepat untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah seimbang. Sebagai bagian terpenting dalam pengelolaan anggaran, kesejahteraan masyarakat tujuan utama harus menjadi prioritas. ”Dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif mendukung program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mangku Pastika.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya mulai dari melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorda) se-Bali April 2023 untuk mengakselerasi penyaluran TKD. Selain memberikan penghargaan kepada pemda berkinerja baik.
Ia memaparkan progress TKD kepada setiap pemda melalui Flash Report disusun setiap bulan, sebagai bahan evaluasi pemda atas capaian setiap bulannya dan menentukan strategi kedepan. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN dan Kanwil DJPb agar dapat memitigasi risiko dana yang tidak tersalurkan, seperti mengadakan FGD secara rutin dengan pemda.