DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali segera memanfaatkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Karena program ini menjadi insentif ekonomi pemerintah pusat memperkuat industri padat karya menyerap banyak tenaga kerja.
Program KIPK menawarkan pinjaman fleksibel hingga delapan tahun dengan plafon di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga 5 persen.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemenperin menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini, karena target utama adalah industri padat karya. ”Program KIPK ini merupakan program insentif ekonomi pemerintah pusat, Kemenperin menjadi leading sector eksekutornya karena kita sasar industri padat karya. Kita dalam program ini memberikan subsidi bagi perusahaan yang mendapatkan kredit, 5 persen ditanggung pemerintah,” kata Menperin Agus Gumiwang saat sosialisasi program KIPK di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (4/9/2025).
Menperin Agus Gumiwang menyampaikan, regulasi penerima KIPK saat ini mewajibkan memiliki tenaga kerja minimal 50 orang. untuk Bali pihaknya membuka peluang penyempurnaan skema tahun 2026 agar program ini bisa menjangkau lebih banyak sektor. ”Khusus Provinsi Bali, sesuai masukan Gubernur, kita akan coba melihat skema-skema yang bisa disempurnakan agar program ini bisa terjangkau lebih luas. Tetapi tujuan utama pemberian kredit industri padat karya ini tetap tidak berubah, yaitu peremajaan teknologi, pembelian peralatan baru, dan modal usaha,” ujarnya.
Menperin Agus Gumiwang mengungkapkan, pihaknya membuka target sebanyak-banyak dan semakin banyak pelaku industri ikut KIPK. Diharapkan mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kompetitivitas. ”Sebanyak-banyaknya mereka ikut program ini pasti akan mempercepat proses produksinya semakin kompetitif menuju daya saing lebih baik, karena peralatan baru dan modal usahanya juga kita siapkan,” ucap Menperin Agus Gumiwang.
Ia menegaskan, ada enam subsektor prioritas dalam program ini, yaitu pakaian jadi, makanan dan minuman, tekstil, barang kulit dari kulit dan alas kaki, furnitur dan mainan anak.
Sosialisasi KIPK di Bali dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Dengan tambahan ini, sudah ada enam bank penyalur resmi, termasuk Bank BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Kalteng.
Secara simbolis, Bank BPD Bali menyalurkan perdana KIPK kepada tiga pelaku industri yaitu CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur).
Direktur Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh program ini untuk transformasi ekonomi Bali. ”Kita concern mendukung program ini. IKM bagian dari upaya membangkitkan ekonomi Bali sekaligus menyerap tenaga kerja,” ucapnya.
Sudharma menjelaskan, saat ini ada 11 calon debitur sedang dalam pengajuan kredit KIPK. Diharapkan program KIPK akan terus bertambah dan berkelanjutan ke depannya. ”Kita mempunyai pipeline (calon debitur-red) 11, tapi kita sedang cari lagi, kan ini baru kebijakan. Kita harapkan terus bertambah dan tidak berhenti tahun ini, tahun depan bisa,” paparnya.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi peluncuran perdana program ini di Bali. Menurutnya, permodalan selama ini menjadi kendala utama IKM untuk berkembang. ”Dengan adanya kredit ini disubsidi 5 persen, ini akan memacu pertumbuhan IKM di Bali. UMKM yang kecil bisa meningkat jadi menengah, yang menengah bisa tumbuh lebih besar,” ujar Koster.
”Selama ini menjadi kendala salah satunya faktor permodalan jadi aksesnya sudah luar biasa dan ini kita dorong untuk memacu pertumbuhan IKM di Bali,” tandasnya. (*)