FORUMKeadilanbali.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta atas nama pemerintah dan masyarakat Badung menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali selama ini telah bekerja keras memberikan pembinaan dan tuntunan kepada Pemkab Badung. Sehingga mampu melakukan pengelolaan APBD dengan baik muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Badung.
”Kami telah berkomitmen dari awal tahun 2016 ketika memimpin di Badung, sinergitas antara Pemkab Badung dengan BPK RI berjalan dengan baik. Kerja keras bersama ini sudah dapat dinikmati masyarakat yakni kesejahteraan yang berkeadilan,” kata Bupati Giri Prasta saat menghadiri exit meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badung Tahun Anggaran 2023 sekaligus menerima hasil pemeriksaan terinci diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di Puspem Badung, Jumat (3/5).
Lebih lanjut Giri Prasta mengatakan catatan diberikan BPK, diminta Inspektorat membuat sebuah formula untuk mencari solusi terhadap catatan tersebut. Catatan-catatan itu menjadi sebuah pedoman harus dilakukan dalam proses penyempurnaan APBD. ”Kami kira program BPK RI Perwakilan Bali mengevaluasi APBD bagian dari penyempurnaan dari sisi ekonomi sangat luar biasa,” ujarnya.
Bupati Giri Prasta menyampaikan pihaknya kembali memohon kepada BPK tetap memberi pendampingan di Kabupaten Badung, karena Badung mempunyai cita-cita menjadi salah satu percontohan di Indonesia. ”Kedepan kami tetap mengharapkan arahan dan tuntunan dari jajaran BPK RI Perwakilan Bali, dan kami siap menjadi contoh nasional,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung beserta jajaran karena hubungan komunikasi yang baik selama ini antara BPK RI dengan Pemkab Badung tetap terjalin.
Mengenai pemeriksaan terinci atas LKPD Badung 2023, lanjut Satria Prawira, telah dilakukan dari tanggal 25 Maret hingga 3 Mei 2024. Dari potret hasil pemeriksaan rinci ini, diharapkan dapat menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berkualitas. WTP berkualitas dalam artian masalah penganggaran maupun aset sudah dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik. Begitu juga dapat menghilangkan temuan berulang-ulang. Paling penting APBD dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. ”Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan dilakukan serentak dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali pada 22 Mei,” ucapnya. (pas)
