FORUM Keadilan Bali – Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengikuti Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Kamis (11/8).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, Made Sunarta serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa beserta seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung serta para Tenaga Ahli DPRD dan Fraksi DPRD.
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Giri Prasta memberikan apresiasi atas kinerja dan analisis Dewan terhadap rancangan perubahan kebijakan umum, prioritas program/kegiatan/sub kegiatan serta perubahan plafon anggaran yang tertuang dalam dokumen rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022. Hal ini mencerminkan integritas Dewan dalam melakukan analisis, sehingga dapat memberikan masukan dan saran bersifat konstruktif dalam menyempurnakan dokumen penganggaran sebagai rujukan penyusunan dan penetapan perubahan APBD 2022. ”Saya setuju dan sepakat dengan Dewan dalam situasi ini, kita mesti cermat dan hati-hati menghitung kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja yang bersifat prioritas, mandatory, wajib dan mengikat. Sehingga keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan Bupati Badung secara jelas menyampaikan hal-hal yang sifatnya mandatory yaitu bidang pendidikan, kesehatan ditekankan menjadi prioritas. Bahkan dana kesehatan naik menjadi 12.5% dan dana pendidikan naik 21%. ”Komitmen sudah dijawab, kemarin ada beberapa Fraksi menyampaikan keraguannya apakah akan tercapai APBD Rp4 triliun tahun 2022 ini dan sudah diklarifikasi akan bisa tercapai mengacu beberapa indikator dan menggunakan APBD dengan efektif, efisien dan tepat sasaran,” ungkapnya.
