SEMARAPURA, FORUMKEADILANBali.com – Bupati Klungkung I Made Satria memimpin Exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, di ruang rapat kantor Bupati Klungkung, Rabu (17/9/2025).
Kegiatan ini dilakukan setelah 20 hari dilaksanakannya pemeriksaan pendahuluan dengan tujuan menilai apakah pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan rombongan BPK Gusti Ngurah Satria Prawira yang juga selaku penanggung jawab pemeriksaan menyampaikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dilakukan selama 35 hari. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bupati Satria beserta jajaran atas dukungan dan kerjasama selama kegiatan pemeriksaan. ”Pemeriksaan pendahuluan ini dukungan terhadap pemeriksaan terinci yang rencananya akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang,’’ katanya.
Satria Prawira mengatakan, pemeriksaan pendahuluan diarahkan pada perencanaan dan penganggaran, pendataan dan penetapan, penagihan, pemungutan dan penyetoran pajak, retribusi serta pendapatan lainnya. Hasilnya menunjukkan terdapat potensi pajak air tanah belum ditetapkan sebagai wajib pajak.
Satria Prawira mengungkapkan terdapat juga perbedaan data luas bumi dan bangunan dalam PBB-P2 dengan BPHTB dan PBG serta terdapat bangunan belum ditetapkan sebagai objek PBB-P2, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada penetapan BPHTB atas transaksi jual beli diberikan dua kali atas NIK yang Sama. BPKPD belum sepenuhnya melakukan pendataan dan penetapan atas PBJT makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan atas usaha yang telah direncanakan untuk dipungu serta potensi pajak reklame belum dilakukan pendataan secara memadai. (fkb/pas)