DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com –Pemerintah Kota Denpasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menggelar High Level Meeting (HLM) di Ruang Rapat Praja Madya Kantor Walikota Denpasar pada Selasa (10/3/2026).
High Level Meeting TPID dipimpin Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya. Kegiatan kali ini digelar menjelang menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Maret 2026, yakni Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri.
Hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar Made Juli Ariana, Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Bali Eko Yudi Miranto, pimpinan OPD Pemkot Denpasar serta unsur terkait lain yang tergabung dalam TPID Kota Denpasar.
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan HLM TPID ini mensinergikan program bersama dan dibarengi juga dengan kerja keras seluruh unsur terkait bagaimana upaya mengendalikan inflasi di Kota Denpasar terutama jelang HBKN bulan Maret 2026. ”Kami menyambut baik arahan dari pihak BI, BPS dan Bulog sehingga dapat disinergikan sesegera mungkin dalam pelaksanaan program pengendalian Inflasi di Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara.
Sekda Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menekankan dalam forum HLM ini peserta dapat menyampaikan apa yang selama ini menjadi hambatan sehingga dapat diurai satu demi satu oleh mitra kerja Pemkot Denpasar dan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan lintas sektor. Terutama menjadi perhatian yakni jenis komoditi penyebab inflasi di Kota Denpasar serta kelancaran pasokan dan kelancaran distribusi. ”Menyikapi tantangan dari pergerakan ekonomi global yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap rantai distribusi dan sebagainya,” ujar Eddy Mulya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan mengatakan pelaksanaan HLM TPID Kota Denpasar ini adalah cerminan perhatian penuh Pemkot Denpasar terhadap pengendalian Inflasi. Ia mengapresiasi semangat dan koordinasi TPID Kota Denpasar dan Pemkot Denapsar melalui OPD terkait dalam melaksanakan berbagai program pengendalian Inflasi terutama jelang HBKN di bulan Maret 2026 ini. “Kami melihat Kota Denpasar memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Pengendalian Inflasi berkaitan dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. HLM TPID Kota Denpasar semoga dapat menjadi forum yang nantinya dapat memperkuat sinergi lintas instansi antara OPD, Perumda dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga,” ucapnya.
Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, I Putu Agus Jayadi dalam pemaparannya menyampaikan High Level Meeting TPID dilaksanakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) di Maret ini.
Dikatakannya, upaya Pemkot Denpasar dan TPID dalam pengendalian inflasi di Kota Denpasar diantaranya melalui pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan, melaksanakan rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, sidak pasar dan distributor untuk antisipasi terjadinya penahanan barang serta koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
Agus Jayadi menjelaskan berbagai rencana akan dilaksanakan sebagai upaya pengendalian inflasi jelang HBKN tahun 2026. Diantaranya operasi pasar oleh Perumda Pasar di Pasar Badung dan Pasar Kereneng pada Maret ini 10 kali dan 2 kali di Plaza Pasar Badung, Pasar Murah Disperindag sebanyak 4 kali, pemantauan SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok) setiap harinya di Pasar Badung, Pasar Nyanggelan dan Pasar Kereneng oleh Disperindag, Bazar Pangan oleh DPKP Denpasar sebanyak 1 kali, dan pemantauan pasar tradisional oleh DPKP jelang HBKN sebanyak 1 kali. ”Kelancaran distribusi dilaksanakan kerjasama Perumda Pasar Sewakadarma dengan Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan, gerakan menanam oleh Dinas Pertanian, serta untuk jalannya komunikasi mengikuti Rakornas Kemendagri dan HLM TPID ini. Selain juga berbagai program kegiatan pengendalian Infasi Daerah lintas OPD lainnya,” jelasnya. (pas)