BADUNG, FORUMKEADILANBali.com – Sektor Hotel, Restoran, dan Kafe/Catering (Horeka) merupakan motor penggerak ekonomi Kabupaten Badung. Di sisi lain juga menjadi kontributor signifikan terhadap timbulan sampah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung memperketat aturan pengelolaan sampah dengan mewajibkan pelaku usaha Horeka melakukan pemilahan dari sumbernya.
Hal tersebut disampaikan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa disela-sela Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Sektor Pariwisata yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (7/5).
Bupati Adi Arnawa menegaskan, sampah organik wajib diolah secara mandiri di masing-masing tempat usaha dan dilarang langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, pelaku usaha Horeka diwajibkan melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai secara nyata dan berkelanjutan.
Bupati Adi Arnawa mengungkapkan, Pemerintah mewajibkan setiap unit usaha memiliki sistem pengelolaan sampah yang terverifikasi serta disiplin dalam mengisi data pengelolaan sampah. Langkah ini diambil karena data akurat menjadi landasan utama kebijakan yang tepat sasaran. ”Perlu saya sampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak patuh. Selain melaksanakan sosialisasi dan edukasi, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sektor HOREKA dengan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui koordinasi dan evaluasi hari ini, kami berharap lahir komitmen nyata serta langkah-langkah konkret yang dapat langsung diimplementasikan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata,” ujarnya.
Ardyanto Nugroho selaku Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), memaparkan data yang cukup mencengangkan. Berdasarkan data KLH, sektor Horeka menyumbang 41 persen dari total sampah di Kabupaten Badung komposisinya didominasi sampah organik.
Ia menjelaskan berdasarkan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengharuskan sampah yang dihasilkan Horeka itu sudah selesai di Horeka sendiri. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Badung atau Pemprov Bali, tetapi Horeka itu sendiri. Apalagi sampah yang dihasilkan adalah sampah organik mestinya mudah sekali untuk dikelola, dijadikan kompos, dijadikan makan maggot dan lain sebagainya. ”Kami sudah melaksanakan pengawasan sekitar 517 Horeka di Bali, dan hasilnya 100 % tidak taat pada pengelolaan sampah. Terhadap para pengelola Horeka yang tidak mengindahkan atau menindaklanjuti rekomendasi kami, akan dibekukan perizinannya atau pidana 1 tahun penjara,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster, dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung atas dedikasinya dalam penanganan sampah. Ia menilai pola perilaku masyarakat telah menunjukkan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dalam hal pemilahan sampah.
Koster mengungkapkan, ada kemajuan signifikan, sejak diperlakukan pengendalian sangat ketat dalam kaitannya dengan penutupan TPA Suwung. ”Ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan terus. Karena Bali bersih, apalagi Badung yang bersih merupakan suatu kebutuhan kita. Karena Badung merupakan destinasi pariwisata internasional. Kementerian Lingkungan Hidup sangat serius terhadap penanganan sampah di Provinsi Bali dan Bapak Presiden sampai memberikan perhatian khusus untuk kita,” ucap Koster.
Acara ini dihadiri Wabup Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, jajaran Forkopimda Badung, Sekda I.B Surya Suamba, serta para Kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, Kepala Pusdal Bali Nusra Ni Nyoman Santi, Ketua Organisasi Kewanitaan Badung, para Camat, Lurah/Perbekel se-Kabupaten Badung, Ketua Asosiasi Profesi terkait, serta para penanggung jawab perusahaan sektor Horeka di wilayah Kabupaten Badung. (pas)