BANGLI, FORUMKEADILANBali.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli resmi menjalin sinergi strategis dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli. Kerja sama ini ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Publikasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di Ruang Rapat Bawaslu Bangli Rabu (21/1/2026).
Penandatanganan berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangli tersebut dilakukan langsung Ketua Bawaslu Bangli I Nengah Muliarta, sebagai Pihak Kesatu, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, selaku Pihak Kedua.
Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Muliarta menyampaikan kolaborasi ini merupakan langkah krusial memperluas jangkauan informasi mengenai pengawasan pemilu kepada masyarakat luas. ”Kami ingin memastikan setiap tahapan pengawasan partisipatif dapat terpublikasikan dengan baik. Melalui dukungan Diskominfosan, kami berharap pesan-pesan edukasi pemilu dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Bangli secara efektif dan akurat,” ujar Muliarta.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha menyatakan kesiapannya mendukung penuh program publikasi ini. Menurutnya, peran Diskominfosan menjadi jembatan informasi antara lembaga negara dan masyarakat melalui saluran komunikasi yang dimiliki pemerintah daerah. ”Kerja sama ini bentuk komitmen kami mendukung terciptanya Pemilu transparan dan demokratis di Kabupaten Bangli. Kami akan memaksimalkan infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada untuk mempublikasikan kegiatan pengawasan partisipatif ini,” tegas Murditha.
Adapun poin utama perjanjian yakni publikasi pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan pemilihan. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat ikut serta mengawasi jalannya proses demokrasi. Pemanfaatan kanal informasi digital dan media komunikasi di bawah naungan Diskominfosan Bangli untuk sosialisasi pengawasan Pemilu.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tingkat kerawanan Pemilu dapat ditekan melalui pengawasan mandiri oleh masyarakat yang terinformasi dengan baik melalui platform media sosial maupun kanal berita resmi pemerintah daerah. (fkb/pas)