TABANAN, FORUMKEADILANBali.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster mendorong penyeragaman nama posyandu sesuai dengan nama banjar tempat posyandu tersebut berada. Langkah ini bertujuan mempermudah identifikasi, pendataan, dan koordinasi pelayanan kepada masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan saat kegiatan Aksi Sosial Membina dan Berbagi di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, dan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Senin (2/11/2026).
Kegiatan menjadi putaran terakhir aksi sosial di Kabupaten Tabanan pada 2026 tersebut, Ny. Putri Koster menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman kader terhadap transformasi posyandu yang kini mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). ”Pahami ilmunya terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, setiap program dimiliki desa harus selaras dengan program pemerintah daerah secara berjenjang agar tidak terjadi ketimpangan,” tegasnya.
Ny. Putri Koster mengingatkan pentingnya tertib administrasi serta mekanisme pelaporan secara berjenjang. Setiap permasalahan ditemukan kader di lapangan diharapkan dilaporkan kepada Tim Pembina Posyandu Desa untuk diteruskan kepada instansi terkait.
Ia menekankan pentingnya keselarasan program desa dengan kebijakan pemerintah daerah serta mendorong kader aktif menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyampaikan kegiatan di Desa Belimbing dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial kepada 80 penerima manfaat. Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sinergi berbagai pihak.
Menurutnya, sebanyak 8.532 kader posyandu di Kabupaten Tabanan perlu terus mendapatkan perhatian dan dukungan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, memberikan sosialisasi mengenai transformasi posyandu yang kini mencakup enam bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Ia menjelaskan kader posyandu bukan bertugas menyelesaikan secara langsung seluruh persoalan masyarakat, melainkan mengidentifikasi, mencatat, dan mendata permasalahan diteruskan kepada pihak yang berwenang.
Anom Agustina menegaskan hasil pendataan kader perlu disampaikan secara berjenjang, mulai dari kelian banjar, perbekel, hingga instansi pemerintah yang berwenang. Mekanisme tersebut diperlukan agar setiap persoalan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing. ”Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.
Di lokasi kedua, Desa Antosari, bantuan sosial diserahkan kepada 70 kader posyandu yang berasal dari tujuh banjar dinas atau tujuh posyandu. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 2.100 kilogram beras, 140 krat telur atau 4.200 butir, serta 140 kotak susu. Total penerima bantuan pada dua lokasi kegiatan mencapai 150 orang, terdiri atas 80 penerima manfaat di Desa Belimbing dan 70 kader di Desa Antosari.
Melalui kegiatan Aksi Sosial Membina dan Berbagi, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali terus mendorong peningkatan kapasitas kader, tertib administrasi, serta keselarasan program dari tingkat banjar, desa, hingga pemerintah daerah.
Transformasi posyandu diharapkan dapat memperkuat peran kader sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan serta mendata permasalahan terkait enam bidang SPM. Dengan demikian, posyandu diharapkan semakin berperan sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif, berbasis data, dan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat serta berkualitas bagi masyarakat. (fkb/pas)