FORUMKeadilanbali.com – Pemerintah Kota Denpasar menerima puluhan sertipikat tanah elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono kepada Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, dalam acara Reforma Agraria Summit 2024 di Hotel Meru, Sanur, Sabtu (15/6).
Semua sertipikat tanah elektronik telah terbit itu 31 sertipikat, dan semuanya merupakan hasil pensertifikatan sejumlah tanah bidang dan tanah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Denpasar.
Wawali Denpasar Arya Wibawa didampingi Kepala BPKAD Kota Denpasar Ni Putu Kusumawati bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Denpasar I Gede Cipta Sudewa Atmaja, mengatakan Kota Denpasar telah dicanangkan sebagai Kota Lengkap oleh Kementerian ATR/BPN. Pensertifikatan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar dilakukan guna pengamanan aset-aset Pemerintah Kota Denpasar agar mendapatkan kepastian hukum. ”Kami harapkan setelah aset-aset tersebut disertifikatkan, kepemilikan atas aset itu menjadi jelas dan tidak akan ada lagi permasalahan hukum dikemudian hari. Semoga dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pertanahan/BPN Denpasar seluruh aset-aset yang ada baik itu tanah bidang maupun tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum semuanya bisa dilakukan pensertifikatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan progres pendaftaran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai angka 94,4 persen dari target pada 2024. Hingga akhir Mei tahun 2024 ini telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 bidang tanah di antaranya telah bersertifikat. ”Hasil ini signifikan, telah mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah tahun 2024,” katanya.
Menter ATR/BPN menjelaskan acara Reforma Agraria Summit 2024 fokus menyelesaikan kesepakatan persoalan tata ruang yang sudah disetujui sembilan lembaga pada penyelenggaraan Reforma Agraria Summit tahun lalu. Kesepakatan itu tertuang dalam empat kelompok kerja (pokja), yakni resolusi penyelesaian legalisasi aset permukaan di atas air, pulau kecil dan pulau terluar, resolusi penyelesaian pertanahan transmigrasi, resolusi penyelesaian konflik agraria pada aset barang milik negara, daerah, BUMN dan BUMD dikuasai masyarakat, serta resolusi penyelesaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. (pas)
