FORUMKeadilanbali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta kepada kabupaten yang belum memiliki Perumda Pangan segera membentuk. Hal ini untuk berkolaborasi ketahanan/ketersediaan pangan antar kabupaten/kota.
”Saya minta seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki Perumda Pangan. Apabila di satu kabupaten/kota kekurangan bahan pokok beras misalnya, bisa bertukar atau membeli dari kabupaten lain yang ketersediaan berasnya masih aman. Sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok pangan, dan tidak menyebabkan harga tinggi. Hal ini penting untuk menjaga inflasi agar tetap stabil,’’ kata Sekda Dewa Indra dalam wawancaranya sesaat setelah memberikan paparan serangkaian Rapat Koordinasi Wilayah TPID Bali Nusra, di Hotel Laguna Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3).
Menurut Sekda Dewa Indra, keberadaan Perumda Pangan untuk menyerap hasil pertanian dari masyarakat setempat. Selain stok pangan aman, perekonomian masyarakatnya akan berputar secara sehat.
Dalam Rapat Koordinasi Wilayah Bali Nusra mengangkat tema ”Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Bali Nusra” ini bersama berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga pangan ekonomi lokal, dan mendorong kerjasama lintas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat betapa pentingnya stabilitas harga pangan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan global.
Dia menjelaskannya, Februari 2024 ini, inflasi di Bali tercatat 2,98% (yoy) dan secara bulanan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Untuk inflasi yoy, angka ini masih dalam range target inflasi yaitu 2,5±1%. ”Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari sinergi baik antar stakeholder melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) didukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengimplementasikan kerangka strategi 4K yakni, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif,” ujarnya.
SEkda Dewa Indra menyampaikan Rakorwil ini merupakan wadah tepat berbagi pengalaman, menyusun strategi bersama, dan memperkuat kerjasama antar daerah dalam hal pengendalian inflasi dan pengembangan kelembagaan sektor pangan. Karena itu, penting bila upaya pengendalian inflasi bisa dilakukan secara “ngrombo” bersama-sama antar stakeholder tidak hanya dalam lingkup antar kabupaten/kota se-Bali, namun antar wilayah khususnya Bali Nusra.
Lebih lanjut Sekda Dewa Indra mengemukakan salah satu upaya strategis dapat dilakukan adalah optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah untuk menjaga kelancaran distribusi.
Dia memaparkan kolaborasi merupakan kunci sukses dalam menjaga stabilitas harga pangan. Baik itu melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya, dapat menciptakan sinergi kuat dalam menghadapi tantangan bersama. Diharapkan pelaksanaan KAD tidak hanya melalui skema government to government (G2G). Tapi berkembang menjadi business to business (B2B), dimana Perumda Pangan dan koperasi memegang peranan penting sebagai mitra strategis dalam menyalurkan komoditas pangan pada daerah surplus dan memperoleh komoditas pangan pada daerah deficit. ”Kami sampaikan bahwa seluruh Perumda Pangan se-Bali telah membentuk Paiketan Perumda Pangan bertujuan berkolaborasi mendorong perekonomian dan pengendalian harga pangan di Provinsi Bali. Ini merupakan salah satu program penguatan kelembagaan Perumda Pangan dapat menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya konkrit pengendalian inflasi di Provinsi Bali,’’ ucapnya.
Ahli Utama Itjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rolekson Simatupang mengatakan, ada enam upaya konkrit Pemda dalam penanganan Inflasi Daerah. Diantaranya operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menimbun atau menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta memberikan dukungan transportasi dari APBD. (nom)
