DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah telah memperluas uji coba aplikasi Perlinsos (Perlindungan Sosial) Digital ke 42 kabupaten/kota di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan sosial, seperti PKH dan BPNT lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran memanfaatkan pendaftaran mandiri serta verifikasi biometrik pengenal wajah (face recognition).
Hal tersebut disampaikan Komite Percepatan Transmisi Digital Pemerintah (KPTDP) diwakili Samuel saat memantau pelaksanaan uji coba aplikasi digitalisasi bansos di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denapsar Utara, Kamis (4/6/2026).
Lebih lanjut Samuel menyampaikan, pelaksanaan uji coba ini sifatnya terbatas untuk mengetahui sejauh mana akurasi aplikasi, sehingga nantinya bila telah dilaksanakan secara masif tidak terjadi eror. Untuk digitalisasi bansos sendiri dapat diajukan semua warga tanpa terkecuali. Dapat tidaknya bantuan sistem akan menentukan, karena sistem ini terintegrasi data dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti Dukcapil, BPS, PLN, BPJS, Kementerian ATR/BPN, samsat, hingga BKN. ”Artinya kelayakan masyarakat mendapatkan bantuan tidak ditentukan agen, namun ditentukan oleh sistem,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty didampingi Kabid Linjamsos I Gusti Ketut Sudiatmika menyampaikan uji coba aplikasi digitalisasi bansos dipantau lansung pemerintah pusat dihadiri beberapa Kepala Dinas di Kota Denpasar seperti, Kadis Dukcapil, Kadis Kominfos dan Bappeda serta Camat Denpasar Utara bersama Lurah Peguyangan.
Laxmy Saraswaty menjelaskan, pelaksanaan digitalisasi bansos Kota Denpasar menyiapkan 85 agen, dan di Kelurahan Peguyangan melibatkan 21 agen. Dipilihnya Kelurahan Peguyangan uji coba aplikasi karena masyarakat ber IKD (Identitas Kependudukan Digital) cukup banyak. Melalui uji coba digitalisasi bansos diharpkan warga Denpasar dapat terdaftar IKD untuk mengetahui tingkat kesetaraan kesejahteraan sosial desil 1-5 dengan persyaratan administrasi kependudukan yang lengkap. Tingkat kesejahteraan sangat mendukung pelaksanaan digitalisasi bansos agar memudahkan warga menekan namanya inklusif eror dan eklusif eror. Sehingga warga yang layak mendapatkan bantuan bisa mendapat bantuan, dan yang tidak layak mendapat bantuan akan tidak mendapatkan bantuan.
Ia mengungkapkan, uji coba ini akan terus dilaksanakan di empat kecamatan. Setelah di Kelurahan Peguyangan, dilanjutkan minggu depan di Kecamatan Denbar. Disusul Ki kecamatan Denpasar Selatan dan di Kecamatan Dentim. Setelah itu kembali ke Kecamatan Denpasar Utara sampai benar-benar aplikasi ini bisa dimanfaatkan warga. ”Warga bisa mendapatkan IKD untuk mengetahui tingkat kesejahteraannya sehingga IKD berkolerasi dengan berbagai data seperti PLN, Samsat dan lainya,’’ katanya. (gst)