FORUMKeadilanbali.com – Meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2024 dengan tema “Kerja Bersama Hapuskan Kemiskinan” melalui zoom meeting di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Senin (26/2).
Forum dibuka Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono. Turut hadir seluruh daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia beserta kepala perangkat daerah terkait, Kadis P2KBP3A Nyoman Gunarta, Kadis Capil A.A Ngurah Arimbawa, Kadis Perkim A.A Bayu Kumara Putra.
Wabup Suiasa ditemui seusai mengikuti zoom meeting, mengatakan sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo kepada Kementerian Lembaga/Instansi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membuat perencanaan, program dan penganggaran serta aksi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia tahun 2024.
Wabup Suiasa menyampaikan waktu 3 bulan tersisa, semua Kementerian, Lembaga/Instansi, Pemerintah Prov, Kabupaten/Kota bisa mewujudkan target itu. Sementara Pemkab Badung dalam penghapusan kemiskinan ekstrim sudah sesuai dengan target dan tidak perlu menunggu batas waktu yang ditentukan yakni 2024. ”Kita sudah bisa selesaikan di tahun 2023 dengan persentase 0,02% yang dikategorikan sudah mencapai target,” ujarnya.
Mencapai angka 0%, kata Wabup Suiasa, tidak mungkin bisa dicapai karena adanya warga kehidupannya tunggal, warga lansia sekaligus jadi kepala keluarga dan sejenis lainnya. Hal itu riil terjadi di lapangan.
Terhadap kondisi ini, kalau dilihat jumlah 43 KK, akan terus menerus ditekan serta mengantisipasi jangan sampai ada lagi pertumbuhan jumlah keluarga miskin ekstrim baru. Jumlah 43 KK akan dilakukan investigasi lagi tentang kondisi riil kelapangan. Sebagai ketua tim akan langsung datang kerumah-rumah komunikasi serta dialog terkait apa yang jadi kebutuhan mereka. ”Kemiskinan ekstrim akan kita tekan dengan strategi bisa dilakukan dengan mengurangi beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” ucap Suiasa.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono menyampaikan angka kemiskinan ekstrim turun 1,12% pada tahun 2023. Dia mengatakan dengan komitmen bisa menyentuh angka 0℅ pada tahun 2024. Maret 2023 angka kemiskinan turun 1,12%. Ini lebih baik dibandingkan tahun 2022. ”Jika kita berkomitmen maka pada tahun 2024 angka kemiskinan kita bisa mencapai 0%,” ujarnya. (pas)
