FORUM Keadilan Bali – Pemkot Denpasar menggelar Rapat Kordinasi dan Evaluasi di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Senin (6/6).
Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ini dipimpin Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana. Hadir pula seluruh pimpinan OPD, dan Perumda di Lingkungan Pemkot Denpasar.
Empat hal penting menjadi fokus pembahasan utama dalam rapat ini. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar, eformasi birokrasi dan penggunaan produk dalam negeri di Pemerintah Kota Denpasar.
Kadis Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, IB Alit Adhi Merta dalam laporanya perihal penanganan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar menjelaskan, jumlah zona hijau dan kasus positif aktif tetap dari seminggu sebelumnya. Seluruh wilayah di Kota Denpasar berada dalam zona hijau. Meski demikian, Pemkot Denpasar terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi Booster serta menjaga kestabilan ketersediaan oksigen (cair/konsentrat), obat-obatan untuk pasien dirawat, penambahan alkes (ventilator, tabung oksigen) untuk perawatan pasien Covid-19. ”Total realisasi cakupan vaksinasi di Kota Denpasar yakni vaksinasi kedua remaja hingga lansia sebanyak 885.908 orang, Vaksin kedua untuk anak-anak 77.443 dan vaksinasi ketiga atau booster mencapai 460.342 orang,” katanya.
Bidang pembangunan, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, secara umum capaian pembangunan di seluruh OPD Pemerintah Kota Denpasar telah berjalan baik. Namun optimalisasi harus terus dilaksanakan guna mendukung terciptanya tertib pembangunan.
Dia mengimbau kepada OPD agar lebih teliti dalam menetapkan anggaran kas pada DPA serta kegiatan yang tercantum pada DPA OPD agar tetap mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kabag Organisasi Luh Made Kusuma Dewi memaparkan tentang eformasi birokrasi. Ia menjelaskan, sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 indeks reformasi birokrasi di Kota Denpasar mendapatkan nilai B. Secara berkelanjutan terus dilaksanakan upaya peningkatan. Hal in diwujudkan dengan melaksanakan pemetaan/analisis atas gap kompetensi APIP sehingga program peningkatan kompetensi teknis dapat diberikan kepada seluruh APIP.
Sementara Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari menjelaskan, Pemkot Denpasar secara berkelanjutan berkomitmen untuk mendukung program penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini diwujudkan dengan beragam upaya nyata. Mulai dari pengembangan 10 etalase E-Katalog lokal, pelayanan SPSE pada MPP Sewaka Dharma dan sosialisasi pada penyedia jasa.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan seluruh OPD wajib memahami dan fokus terhadap target yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaanya nanti seluruh target capaian dapat terlaksana, baik secara fisik maupun keuangan. Namun seluruh program dan inovasi yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jaya Negara berharap, rapat evaluasi mampu mengidentifikasi keterlambatan dan masalah guna dapat menciptakan solusi. Sehingga optimalisasi target pembangunan dapat dipenuhi sesuai perencanaan. ”Melalui pelaksanaan rapat evaluasi ini kami harapkan dapat memacu semangat para kepala perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, selain itu fokus kita. Selain penanganan Covid-19 termasuk pemulihan ekonomi dan pembangunan strategis, perlu ditindaklanjuti bersama perihal reformasi birokrasi dan penggunaan produk dalam negeri di Pemerintah Kota Denpasar,” ujarnya.