FORUM Keadilan Bali – Kemiskinan merupakan permasalahan serius serta memerlukan perhatian khusus penanggulangannya. Untuk itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Buleleng mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Unit IV Setda Kabupaten Buleleng, Kamis (30/6) itu, dibuka Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra didampingi Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni.
Dengan mengangkat tema rapat koordinasi kali ini yaitu arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023/2026. Diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui sinergitas program yang menyasar penduduk miskin pada desa/kelurahan kantong kemiskinan.
Ditemui usai membuka rapat koordinasi, I Nyoman Sutjidra menyampaikan kurun waktu 2 tahun sebelumnya terdapat peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi. ”Pemberdayaan dari masing-masing intansi agar tidak parsial atau ego sektoral, melainkan bersinergi lintas sektoral mendukung tercapainya tujuan kegiatan ini,” ucap Wabup asal Bontihing itu.
Adapun harapan yang disampaikan jika masing-masing OPD harus membuat program kerja guna mengatasi kantong-kantong kemiskinan. Baik itu program atau pemberdayaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi. “Pemberdayaan beberapa instansi teknis dengan membawa program di kantong – kantong kemiskinan. Semoga ke depan kita bisa bersinergi bersama untuk mencapai target pengurangan kemiskinan,” tandasnya.
Sementara Sekda Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyampaikan TPKPD ini memang memiliki kewajiban membahas mengenai kemiskinan daerah minimal tiga kali dalam setahun, mengingat dengan adanya kontraksi ekonomi akibat pandemi 2 tahun terakhir yang menyebabkan terjadi peningkatan angka kemiskinan. ”Semua data ini kita harapkan dari Bappeda bisa membuat data dalam bentuk karakteristik dengan kriteria perorang. Dari sana kita bisa membuat program kerja OPD,” ungkap Sekda yang pernah menjabat sebagai Kadisdikpora Buleleng itu.
Lebih lanjut Suyasa mengungkapkan adanya rapat diharapkan dapat menyusun program kerja yang tepat bagaimana strategi mengentaskan kemiskinan. Dari data yang dihimpun dari Kementrian bahwa Kabupaten Buleleng memiliki angka kemiskinan dari awalnya 5,9 persen naik menjadi 6,1 persen. Karena itu, harus diberikan treatment secara ekstrem supaya bisa keluar dari kemiskinan. ”Tahun ini semuanya akan terjawab dan astungkara tahun depan mereka semua keluar dari kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
