FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar mengelar pertemuan terkait menegaskan Indikator Kerja Kunci (IKK) merupakan hasil Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Denpasar, tanggal 22 Mei 2023 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Denpasar, Rabu (14/6).
Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Denpasar IB Alit Wiradana didampingi Kabag Tapem dan Otda Kota Denpasar, Dewa Made Puspawan. Hadir Kepala BKPSDM Kota Denpasar Wayan Sudiana serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Sekda Alit Wiradana menyampaikan komitmen Pemkot Denpasar terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat. Pertemuan diisi pemaparan perwakilan OPD presentase capaian diberbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja, Komunikasi Informatika, Kepemudaan dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pangan. Dilanjutkan sesi tanya jawab.
Sekda Alit Wiradana mengungkapkan pemerintah harus memberi kepastian kepada masyarakat terkait pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan publik. Selain itu, membuka kepada masyarakat informasi kebijakan, program, anggaran, dan keputusan penting lainnya dapat diakses dengan mudah masyarakat melalui berbagai platform resmi dan mendorong penguatan sistem pengawasan internal mencegah terjadi praktik korupsi. Disamping penyalahgunaan wewenang, serta tindakan tidak etis lainnya. ”Kami tekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan pemerintahan akuntabel dan transparan,” ucapnya.
Kabag Tapem Otda Denpasar Dewa Made Puspawan mengatakanpihaknya melibatkan masyarakat proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Masyarakat akan diberikan ruang partisipasi lebih besar dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi implementasinya. Melalui langkah ini, Kota Denpasar bertekad meningkatkan integritas dan efektivitas pemerintahan daerah.
Dia menuturkan proses review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diawali penyampaian Lembar Kerja Evaluasi ke Bagian Tata Pemerintahan tanggal 30 Mei 2023. Dilanjutkan penyampaian Lembar Kerja Evaluasi ke Perangkat Daerah (31 Mei 2023), klarifikasi dari Perangkat Daerah ke Bagian Tata Pemerintahan (Revisi data/ peningkatan capaian IKK) pada 2 Juni – 18 Juni 2023, penyampaian data final ke BPKP (19 Juni 2023), hasil review BPKP, 23 Juni 2023, sebagai data final untuk evaluasi dari tim nasional dari 3 Juli – 31 Juli 2023 dan hasil EKPPD September 2023.
