FORUM Keadilan Bali – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana menerima kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI Dr. Iwan Syahril di Puspem Badung, Selasa (11/7).
Kunjungan ini silaturahmi dan menyampaikan program pendidikan pusat, salah satunya Merdeka Belajar. Hadir bersama Dirjen, Kepala Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Bali I Made Alit Dwitana dan Kepala Balai Guru Penggerak I Wayan Surata.
Wabup Suiasa menjelaskan, pertemuan dengan Dirjen PAUD Dikdasmen ini sebagai upaya membangun sinergi dalam pengembangan pendidikan PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah di Badung. Sehingga terjadi sinergitas yang baik dan kebijakan pusat dapat dijabarkan di daerah. Begitu sebaliknya, kebijakan dan visi misi daerah dapat diakomodir di pemerintah pusat.
Wabup Suiasa mengakui di daerah masih mengalami banyak kendala dalam menerjemahkan kebijakan pusat, sering adanya satu konflik regulasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selain menggunakan aturan sifatnya teknis sesuai bidang masing-masing. Adanya aturan spesifik dari Kemendagri. Yang menjadi kendala yakni, pedoman penyusunan APBD diatur secara spesifik dalam Peraturan Mendagri.
Dia menjelaskan Kementerian teknis lainnya tidak persis seperti itu, sehingga terjadi kendala dalam menerjemahkan aturan dan penting dikomunikasikan. Bahkan sudah disampaikan agar ada sinergitas, mensinkronkan aturan dari departemen teknis. Salah satunya Kementerian Pendidikan dengan Kemendagri. ”Kita menginginkan, apa yang menjadi kebijakan di kementerian teknis ini bisa tertuang dalam kita menyusun APBD yang pedomannya diatur di dalam aturan Kemendagri. Bila tidak disesuaikan kita tidak bisa membuat kebijakan dalam meningkatkan sektor pendidikan,” terangnya.
Ditambahkan adanya keterbatasan sumber daya manusia tenaga pendidik di Badung, dimana adanya kekurangan guru bahasa Inggris dan bahasa daerah. Diminta pusat dapat memberikan ruang untuk mengatasi kekurangan tersebut. ”Kami minta Kementerian Pendidikan dapat mensinkronkan kebutuhan di daerah agar dibukakan pintu untuk pengadaan guru yang memang kita sangat kurang,” ucapnya.
Wabup Suiasa meminta sosialisasi tentang kebijakan baru dari Ditjen PAUD Dikdasmen. Terlebih sekarang adanya program Merdeka Belajar. Program ini harus digelorakan bersama dan ini yang diminta pusat agar pemerintah daerah mulai menggelorakan merdeka Belajar, karena mulai tahun 2024 sudah berlaku. ”Kita tidak menunggu lagi, kita on the progres untuk mengajak masyarakat ke arah ini. Kedepan program ini akan menjadi sangat relevan dari kebutuhan tumbuhkembang anak dari sektor pendidikan itu sendiri,” jelasnya.
Sementara Dirjen PAUD Dikdasmen, Iwan Syahril menjelaskan audiensi sekaligus kunjungan ke Kabupaten Badung silaturahmi serta menyampaikan program pendidikan khususnya pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari pemerintah pusat.
Dia mengungkapkan dari pertemuan ini diharapkan ada masukan dan hal-hal yang berkaitan permasalahan pendidikan di Badung dapat difasilitasi dan dicarikan jalan keluar. Sehingga apa yang menjadi visi misi dan kebijakan daerah dalam sektor pendidikan dapat berjalan dengan baik kedepannya.
Iwan Syahril menuturkan Merdeka Belajar salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya program merdeka belajar ini memiliki tujuan memerdekakan guru dan siswa yang sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara memerdekakan manusia khususnya dalam hal pendidikan.
